Aksi Nasional di Monas, Massa Tolak Board of Peace dan Pengiriman TNI ke Gaza

Ldksyah.id - Merespons situasi global dan dinamika kebijakan luar negeri Republik Indonesia yang dinilai melenceng dari amanat konstitusi, LDK Syahid UIN Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Dakwah Kampus, bersama elemen mahasiswa, pemuda, dan Koalisi Masyarakat Sipil menggelar Aksi Nasional pada Sabtu sore (7/3/2026). Aksi yang dimulai pukul 15.00 WIB ini dipusatkan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, dengan mengusung narasi tegas: #IndonesiaBukanSatpamIsrael.

Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap keterlibatan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) yang didominasi oleh Amerika Serikat di bawah Donald Trump, serta rencana pengerahan 8.000 personel TNI ke Gaza, Palestina, untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Koalisi menilai langkah pemerintah tersebut melanggar Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Massa aksi menyoroti bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dan ISF dibangun dalam kerangka pendudukan dan penjinakan suara Palestina, tanpa adanya kontrol terhadap penjajah Israel. Lebih lanjut, koalisi menolak keras pengiriman TNI ke Gaza karena mandat ISF (berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803) difokuskan pada upaya demiliterisasi. Kehadiran militer Indonesia dengan seragam ISF ini sangat berisiko membenturkan pasukan TNI dengan pejuang kemerdekaan Palestina, serta berpotensi menjadikan Indonesia sebagai alat pendudukan.

Aksi kemarin sore ini sekaligus menjadi tindak lanjut nyata atas surat ultimatum yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Aliansi Lembaga Dakwah Kampus (termasuk di dalamnya LDK Syahid UIN Jakarta, LDKN SALAM UI, GAMAIS ITB, dan lainnya) kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Selasa (3/3/2026). Aliansi LDK telah memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada pemerintah untuk memenuhi desakan pembatalan pengiriman TNI dan mundur dari BoP, dengan janji bahwa segenap rakyat akan turun ke jalan jika tuntutan tersebut diabaikan.

Dalam Aksi Nasional tersebut, koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil membacakan beberapa tuntutan dan sikap utama:

1. Mendesak Pemerintah Keluar dari BoP: Pemerintah dituntut mundur dari Board of Peace karena terbukti tidak mendukung kemerdekaan Palestina, tidak menghentikan kejahatan genosida, dan justru memfasilitasi dominasi imperialisme.
2. Tolak Pengiriman Pasukan TNI: Menolak secara tegas pengerahan 8.000 pasukan TNI ke Gaza jika ditujukan untuk misi demiliterisasi yang tidak sejalan dengan perdamaian dan berpotensi melanggengkan penjajahan Zionis.
3. Kecam Serangan AS-Israel ke Iran: Mengecam serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran yang menewaskan ratusan warga sipil, yang membuktikan bahwa BoP kini telah berubah menjadi "Board of War".
4. Evaluasi Perjanjian Dagang RI-AS: Mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi perjanjian dagang dengan AS yang timpang dan merugikan kedaulatan nasional, termasuk pembebasan bea masuk 0% dan pencabutan keistimewaan sertifikasi halal nasional.
5. Hentikan Normalisasi dengan Israel: Menuntut dihentikannya segala bentuk manuver politik luar negeri Indonesia yang mengarah pada normalisasi hubungan dengan Israel, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Aksi ditutup dengan seruan kepada seluruh entitas masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam semangat solidaritas kemanusiaan melawan imperialisme. LDK Syahid bersama elemen masyarakat menegaskan bahwa stabilisasi yang sesungguhnya di Palestina hanya dapat terwujud apabila tentara Zionis Israel mundur sepenuhnya dari Gaza dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dipulihkan tanpa syarat.